Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, dan dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Rakor tersebut digelar sebagai upaya bersama dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah provinsi menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan.

Kabupaten Sigi pada periode 2024–2025 mencatat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan, yakni sebesar 1,59%, sehingga menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah dengan penurunan tingkat kemiskinan terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia menyampaikan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk dukungan aktif dari masyarakat, agar upaya percepatan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

Wagub juga menuturkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh program yang dijalankan tepat sasaran, terukur, serta mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik yang digelar bersamaan dengan Rakor ini menjadi wadah penting dalam menghimpun masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan. Pendapat yang terkumpul akan digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur mengenai RPKD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

RPKD tersebut nantinya akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, serta langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota, sehingga arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud secara konsisten.

Kegiatan Rakor ini turut dihadiri para Wakil Bupati se-Sulawesi Tengah serta kepala perangkat daerah terkait dari lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, yang bersama-sama berkomitmen memperkuat upaya percepatan penurunan kemiskinan di wilayah masing-masing.